Materi PKN : Pemilihan Umum

SEJARAH PEMILU DI INDONESIA

          Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yangpaling demokratis. Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif; beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman.

          Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi DPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah.

Pemilu berikutnya diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu ini adalah Pemilu pertama setelah orde baru, dan diikuti oleh 10 partai politik. Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.
          Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik, menjadi hanya dua partai politik (yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dan satu Golongan Karya.

          Pemilu-Pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan dibawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu-Pemilu ini seringkali disebut dengan Pemilu Orde Baru. Sesuai peraturan Fusi Partai Politik tahun 1975, Pemilu-Pemilu tersebut hanya diikuti dua partai politik dan satu Golongan Karya. Pemilu-Pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan oleh Golongan Karya.

          Pemilu berikutnya, sekaligus Pemilu pertama setelah runtuhnya orde baru, yaitu Pemilu 1999 dilangsungkan pada tahun 1999 (tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999) di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik.

Lima besar Pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.

  

          Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih suara terbanyak (dengan perolehan suara sekitar 35 persen), yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu, yaitu Megawati Soekarnoputri, melainkan dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Abdurrahman Wahid (Pada saat itu, Megawati hanya menjadi calon presiden). Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR.

          Pemilihan Umum Indonesia 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung, dan cara pemilihannya benar-benar berbeda dari Pemilu sebelumnya. Pada pemilu ini, rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden (sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR yang anggota-anggotanya dipilih melalui Presiden). Selain itu, pada Pemilu ini pemilihan presiden dan wakil presiden tidak dilakukan secara terpisah (seperti Pemilu 1999) — pada pemilu ini, yang dipilih adalah pasangan calon (pasangan calon presiden dan wakil presiden), bukan calon presiden dan calon wakil presiden secara terpisah.

          Pahun 2009 merupakan tahun Pemilihan Umum (pemilu) untuk Indonesia. Pada tanggal 9 April, lebih dari 100 juta pemilih telah memberikan suara mereka dalam pemilihan legislatif untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada tanggal 8 Juli, masyarakat Indonesia sekali lagi akan memberikan suara mereka untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam pemilihan langsung kedua sejak Indonesia bergerak menuju demokrasi di tahun 1998. Jika tidak ada calon yang mendapatkan lebih dari 50 persen suara, maka pemilihan babak kedua akan diadakan pada tanggal 8 September.

          Hasil pemilihan anggota DPR pada tanggal 9 April tidak banyak memberikan kejutan. Mayoritas masyarakat Indonesia sekali lagi menunjukkan bahwa mereka lebih memilih partai nasional dibandingkan partai keagamaan. Tiga partai yang mendapatkan jumlah suara terbanyak bukan merupakan partai keagamaan dan mereka adalah Partai Demokrat (PD) dengan 20,8 persen perolehan suara, Golkar dengan 14,45 persen perolehan suara, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 14,03 persen perolehan suara. Empat partai Islam – Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Nasional (PKB) masing-masing hanya memperoleh 7,88 persen; 6,01 persen; 5,32 persen; dan 4,94 persen suara. Dua partai lainnya (Gerindra dan Hanura), yang juga bukan merupakan partai agama, memperoleh 4,46 persen dan 3,77 persen suara.

          Pemilu tanggal 9 April juga mengurangi jumlah partai yang duduk di DPR. Hanya sembilan partai yang disebutkan di atas yang mendapatkan kursi di DPR. Sementara 29 partai lainnya gagal mencapai ketentuan minimum perolehan suara pemilu sebesar 2,5 persen dan tidak mendapatkan kursi di DPR. Hal ini diharapkan mengurangi jumlah partai politik yang akan bersaing untuk pemilu tahun 2014.

Namun dalam hal kualitas pengelolaan pemilu, pemilu 2009 disebut sebut sebagai pemilu yang terburuk selama sejarah Indonesia.

ASAS PEMILU

1.       Langsung: pemilih memberikan suaranya tanpa perantara.

2.       Umum: setiap warga negara berhak memilih dan dipilih asal memenuhi syarat.

3.       Bebas: pemilih memberikan suaranya tanpa paksaan dari siapapun.

4.       Rahasia: pilihan pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun.

5.       Jujur: semua pihak yang terlibat dalam pemilu tidak curang.

6.       Adil: semua pihak yang terlibat dalam pemilu diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan.

DASAR HUKUM PELAKSANAAN PEMILU

1.       Sila ke-4 Pancasila.

2.       UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) sampai (6).

3.       UU tentang Pemilu.

SISTEM PEMILU

1.       Distrik : sistem pemilu dimana pemilih dikelompokkan ke dalam distrik-distrik.

2.       Proporsional : sistem pemilu yang menkankan pada perbandingan perolehan wakil dengan perolehan dukungan suara.

TATA CARA PEMILU

a.       Penyusunan daftar pemilih  

      Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun/ lebih atau sudah/ pernah kawin.

b.      Pendaftaran bakal pasangan calon                                                                                            

     Pasangan calon adalah peserta pemilu yang diusulkan oleh partai politik/ gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.

c.       Penetapan pasangan calon

d.      Masa kampanye                                                                                                                                     Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.

e.      Masa tenang                                                                                                                                             Masa tenang adalah rentang waktu ketika peserta pemilu dilarang melakukan kampanye.

f.        Pemungutan dan perhitungan suara                                                                                                            -Pemungutan suara dilaksankan/ dilakukan secara serentak pada hari libur/ hari yang diliburkan sesuai ketetapan keputusan KPU.                                                                                                                 -Pelaksanaan pemungutan suara yang pertama adalah pemilu anggota DPR, DPD, dan DRRD. Setelah itu dilaksanakanlah pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

-Tata cara pemungutan suara di TPS :

1)      Datang ke TPS dan antri di tempat yang telah ditentukan

2)      Daftar ke meja pendaftaran untuk validasi; pada bagian ini, kertas bukti pendaftaran akan distempel sebagai bukti telah terdaftar dan boleh ikut milih pada hari bersangkutan

3)      Selanjutnya, pergi ke meja berikutnya untuk mengambil surat suara, dengan menunjukkan bukti pendaftaran yang telah distempel

4)      Tunggu sampai ada salah satu bilik suara kosong

5)      Masuk ke bilik suara yang telah ditentukan untuk anda (sudah barang tentu yang kosong)

6)      Buka kertas suara yang, baca baik2 nama partai dan juga nama calon legislatif (Caleg), sampai anda yakin dengan pilihan anda,

7)      Pilih partai dan juga nama yang anda percaya, INGAT nama caleg yang dipilih harus yang dari partai yang anda pilih, dengan kata lain, jika nama caleg bukan dari partai yang anda pilih, suara dihitung HANGUS

8)      Lipat kertas suara dengan benar, untuk melihat cara melipat yang benar, baca di sini

9)      Masukkan kertas suara yang telah digunakan ke dalam kotak suara yang telah disediakan

10)   Celupkan jari kelingking kiri ke dalam tinta warna sebagai bukti anda telah memberikan suara anda

11)   Simpan bukti pendaftaran yang telah distempel untuk dipakai lagi pada pemilu presiden nanti     -Penghitungan suara dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemmungutan Suara (KPPS) setelah pemungutan suara berakhir.

g.       Penetapan hasil pemilu                                                                                                                  Penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD dan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

h.      Pengucapan sumpah atau janji Para pasangan calon yang terpilih dan sudah ditetapkan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik sebelum berakhirnya masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya.

NOTE : 

Mohon Maaf karena saya suka lupa menyalin alamat websitenya, jadi sumbernya saya lupa darimana saja. Pokoknya dari internet ._.v #PEACE